Politikamalang.com – Pemerintah sedang mempersiapkan Kota Balikpapan dan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kawasan percontohan dalam penerapan teknologi masa depan.
Teknologi tersebut diwujudkan melalui layanan publik berbasis kecerdasan artifisial (AI) hingga sistem kota pintar yang terintegrasi.
Adanya dukungan pendanaan internasional sebesar 2,49 juta USD pada awal 2026 yang bakal diproyeksikan untuk perencanaan Smart City.
Kawasan IKN sendiri bakal diubah seperti laboratorium hidup dengan dukungan kemajuan teknologi yang lebih maju dan modern.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menjelaskan bahwa IKN bukanlah sekadar perpindahan pusat pemerintahan, melainkan menjadi simbol lahirnya kota berkelas dunia bagi rakyat Indonesia.
“IKN bakal dirancang menjadi laboratorium hidup bagi teknologi masa depan. Teknologi itu mencakup autonomous vehicle, sistem energi yang pintar, hingga layanan publik berbasis AI yang inklusif,” ujarnya yang disampaikan secara daring dari Jakarta Pusat, Selasa (09/06/2026).
Sebagai gerbang utama IKN, Balikpapan juga dinilai memiliki peran penting sebagai penyangga digital. Oleh karena itu, kawasan ini harus memiliki standar layanan publik yang setara dan terintegrasi.
“Balikpapan sebagai gerbang utama IKN berperan sebagai penyangga digital dengan standar layanan publik yang setara dan terintegrasi,” kata Wamen Nezar.
Indonesia saat ini masih memiliki tantangan dalam aspek kesiapan teknologi dan pengetahuan yang harus segera diakselerasi.
Kementerian Komdigi juga berupaya melakukan akselerasi mengenai aspek pengetahuan para pemimpin, baik itu bagi pejabat di pemerintahan pusat maupun daerah melalui Digital Leadership Academy (DLA) yang diadakan untuk menghasilkan para pemimpin digital yang lebih unggul.
Program DLA tersebut memiliki kurikulum yang komprehensif, yang mencakup 10 kompetensi utama yang selaras dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)-nya pada level 9, setara dengan CIO, CKO, CTO, dll., sehingga bisa disertifikasi pada LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi).
“Program DLA 2026 dirancang dengan kurikulum yang komprehensif yang mencakup 10 kompetensi utama selaras dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Kita juga membahas tentang enterprise architecture yang menjamin integrasi data lintas instansi serta pemanfaatan AI untuk pengambilan keputusan berbasis data,” ungkap Wamen Nezar.
Ia lalu menerangkan bahwa pola pikir menjadi permasalahan pokok yang harus diubah karena proses digitalisasi tidak hanya terbatas pada pembuatan aplikasi untuk membantu secara administratif saja.
Wamen Nezar juga mendorong agar para peserta DLA 2026 menggunakan kesempatan tersebut untuk memperluas pengetahuan dan wawasan peserta, membangun jejaring kolaborasi, serta merubah pola pikir agar lebih progresif dan transformatif.
“Yang harus dirubah adalah mengenai pola pikir kita terlebih dahulu. Hal itu karena digitalisasi bukan berarti hanya menciptakan aplikasi-aplikasi saja, tetapi juga bagaimana mindset kita dalam problem solving, mencari solusi, dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” pungkasnya.
