Politikamalang – Pengamat Politik FISIP Universitas Brawijaya (UB) Wawan Sobari S.IP., MA., Ph.D. mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai tim sukses (Timses) tingkat RT/RW melakukan politik uang di masa tenang.
“Saya analisa praktik politik uang di masa tenang tim sukses (Timses) tingkat RT/RW biasanya sering kali memanfaatkan itu dan berperan dalam praktik ini,” ucapnya, saat dikonfirmasi, Minggu (24/11/2024).
Menurut Wawan, modus praktik politik uang pada masa tenang, biasanya pemberian langsung dalam jumlah kecil. Hal itu dilakukan untuk menghindari deteksi dan memanfaatkan kebutuhan ekonomi masyarakat.
Penyaluran melalui jejaring informal, seperti relawan, tokoh masyarakat, atau kepala desa, untuk mendistribusikan uang atau barang secara masif.
“Biasanya Timses tingkat RT/RW sering dimanfaatkan untuk memperluas distribusi. Bantuan berupa sembako atau kebutuhan sehari-hari disalurkan melalui tokoh lokal atau acara komunitas,” ungkapnya.
Sebab, lanjut Wawan, berdasarkan analisis pada 23 jurnal mengenai politik uang dalam pilkada dan laporan hasil survei berjudul ‘Peta Elektoral Pilkada Kota Malang dari Lembaga Survei Indonesia’. Kandidat memanfaatkan program bantuan sosial pemerintah sebagai sarana untuk menyisipkan agenda politik sangat dimungkinkan terjadi.
Jika dilihat dari beberapa kasus, program bantuan sosial bisa dijadikan sarana menyisipkan agenda politik. Dimana kegiatan simbolis seperti doa bersama atau pemberian sumbangan amal, sering digunakan untuk mengalihkan perhatian dari maksud sebenarnya.
“Modus-modus ini menunjukkan bahwa praktik politik uang sudah beradaptasi dengan sistem pengawasan Pemilu,” jelasnya.
Wawan menjelaskan, pola ini merefleksikan tingginya kebutuhan akan strategi pencegahan berbasis intelijen, yang dapat mengidentifikasi jaringan distribusi dan memutus rantainya sebelum pelaksanaan.
“Solusi dari politik uang di masa tenang, melalui deteksi anomali dalam distribusi sumber daya atau komunikasi politik bisa menjadi pendekatan inovatif. Selain itu, transparansi dana kampanye harus diintegrasikan dengan audit yang lebih ketat untuk menghindari penggunaan dana ilegal,” pungkasnya.
