Politikamalang – Memperingati Hari Ibu, DPW Perempuan Bangsa (PB) Jawa Timur menggelar Aksi Bersama ‘Perempuan Tolak Judi Online (Judol) dan Pinjaman Online (Pinjol) ilegal’. Dengan menggandeng Fatayat NU, DPC PB-se Malang Raya dan KORP PMII Putri se-Malang Raya dan OJK Malang.
Aksi yang digelar di Car Free Day (CFD) Malang ini diikuti ratusan perempuan dengan membawa sejumlah poster bertuliskan Tolak Judol dan Pinjol, Minggu (22/12/2024).
Ketua Perempuan Bangsa Jawa Timur, Hikmah Bafaqih mengatakan, aksi ini digelar karena para perempuan-perempuan ini punya kepedulian yang yang sama untuk memerangi Judol dan Pinjol Ilegal. Dimana situasi ini sangat mengancam keluarga Indonesia karena masalah Judol dan Pinjol ilegal.
“Kita menuntut negara untuk melakukan dengan serius, literasi medsos dan literasi keuangan. Kita tuntut negara untuk hadir,” ujarnya.
Menurut Hikmah, banyaknya masyarakat yang terjerat Judol dan Pinjol ini bukan karena terjepit secara materi. Tapi karena minimnya pemahaman tentang media sosial dan literasi keuangan.
Aplikasi-aplikasi Judol dan Pinjol ini yang sangat brutal dan melakukan perusakan yang luar biasa ini wajib ditertibkan. Karena tidak hanya kerugian materi, tetapi perilaku buruk yang dihasilkan. Ketika mereka kecanduan, mereka bisa melakukan apa saja termasuk mencuri.
“Masyarakat diedukasi bagaimanapun juga, kalau negara tidak melakukan penindakan yang serius dan tegas, tetap akan terbesit keinginan mereka untuk melakukan Judol dan Pinjol,” ungkapnya.
Lebih lanjut, perempuan yang juga menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ini juga mengaku kerap melakukan seminar hampir di seluruh Jawa Timur. Dengan mengumpulkan banyak massa untuk mengkampanyekan Bahaya Judol dan Pinjol.
“Karena bagi kami dari sisi masyarakat tentu perlu edukasi dulu sambil kita menuntut keseriusan pemerintah untuk menangani Judol dan Pinjol ilegal,” tuturnya.
Kemudian DPRD Provinsi Jawa Timur jiga sedang mendesak agar Pemerinyah Provinsi memikirkan untuk membangun perda. Tidak perlu sampai perda penindakan, karena sudah ada UU ITE. Tapi ini lebih ke literasi media sosial dan literasi keuangan.
“Perda yang mengamanahkan kepada pemerintah daerah di Jawa Timur dalam kewenangan kami, untuk serius lintas organisasi perangkat daerah melakukan literasi keuangan dan medsos,” tandasnya.
Senada, Wakil Bupati Malah terpilih, Lathifah Shohib menyampaikan pentingnya gerakan memberikan edukasi kepada masyarakat. Khususnya kepada perempuan dan remaja perempuan supaya mereka betul-betul paham tentang bahaya Judol dan Pinjol.
“Kita biasakan agar para perempuan mensyukuri kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tidak terbawa dengan gaya hidup yang konsumtif sehingga memicu kita untuk melakukan Judol dan Pinjol,” ucapnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi menilai ada standar moral yang turun di masyarakat. Dan ini merupakan tugas negara untuk mengangkat kembali moral bangsa tersebut. Tak hanya moral, namun sopan santun, etika bermasyarakat terlebih bernegara, saat ini luntur semua.
“Judi Online yang marak, juga termasuk indikasi moral masyarakat yang tergerus hari ini,” sebutnya.
Karena itu Arief mengajak semua komponen bangsa untuk membenahi krisis moral saat ini. Dimana keseriusan Pemerintah membasmi Judol patut diimbangi dengan gerakan masyarakat yang masif.
“Pemkot Malang perlu serius menyingkapi hal ini. Bilamana perlu diterbitkan Perda, Perwal, atau edaran memerangi Judi Online,” ujarnya.
Arif sendiri telah menginisiasi kampung Bareng menolak Judi Online dan Pinjaman ilegal. Bahkan anak-anak muda di kampung ini diberikan berbagai kegiatan positif. Hal ini untuk mengalihkan serta menyalurkan perhatian mereka kepada peningkatan kapasitas.
“Kami mengadakan kursus bahasa Inggris gratis, dan menggelar kegiatan seni budaya,” pungkasnya.
