LKPJ 2021: Masih Banyak Permasalahan Klasik yang Belum Terselesaikan

Politikamalang
Rapat Paripurna DPRD Kota Malang. (Foto: Ist/politikamalang)

Bagikan :

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

Bagikan :

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

PolitikamalangKota Maalang, Masih banyak permasalahan klasik yang hingga kini belum mampu diselesaikan Pemerintah Kota Malang. Hal ini menjadi catatan sekaligus kritikan dari beberapa fraksi DPRD Kota Malang terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Malang tahun anggaran 2021, pada Rabu (13/4/2022).

Permasalahan tersebut diantaranya kekosongan jabatan yang dijabat Plt, banjir, jalan berlubang, proyek Kayutangan Heritage, Islamic center, Malang Creative Center hingga gerak lambatnya pemerintah didalam
menangani beberapa proyek bermasalah.

Dalam penyampaian pendapat F-PKB yang dibacakan Arif Wahyudi SH, mengatakan, kondisi keorganisasian perangkat daerah di Kota Malang masih memperlihatkan banyaknya kekosongan jabatan maupun yang masih diisi oleh pelaksana tugas. Hal ini tentunya secara langsung akan mempengaruhi kinerja dari perangkat daerah.

“Untuk itu Fraksi PKB meminta kepada pemerintah untuk secara serius membenahi manajemen kepegawaian yang tidak baik
tersebut,” ucapnya.

Suasana Rapat Paripurna DPRD Kota Malang. (Foto: Ist/politikamalang)

Selain itu F-PKB juga menyoroti gerak lambat pemerintah dalam menangani beberapa proyek bermasalah, diantaranya proyek Pasar Blimbing, Pasar Gadang, Pasar Besar hingga saluran air jalan Bondowoso – Kali Metro. Bahkan masalah kecil namun sangat membuat hambatan perjalanan masuk Tol Madyopuro yaitu bangunan cucian di jalan Ki Ageng Gribik sampai saat ini tidak menunjukkan progress yang dapat dibanggakan.

“Sebab itu kamk meminta agar Walikota benar-benar lebih serius dalam menyelesaikan proyek mangkrak tersebut,” sebutnya.

Selanjutnya, persoalan yang tengah menjadi sorotan masyarakat Kota Malang, yakni jalan berlubang dan banjir yang menghantui seluruh wilayah Kota Malang.

Arif menilai, penyelesaian jalan berlubang masih belum maksimal. Hal itu akibat dari perencanaan yang kurang matang atau mungkin kualitas pengerjaan kurang baik. Dia menyarankan agar dibentuk tim khusus yang sewaktu-waktu bisa bergerak secara cepat dalam menangani jalan berlubang.

“Untuk banjir, selalu saja terjadi setiap hujan. Kita rasakan bersama titik-titiknya setiap tahun bertambah. Mudah-mudahan dengan pembuatan masterplan saluran bisa menangani ini,” tuturnya.

Sementara itu dalam penyampaian pendapat F-PKS, yang dibacakan Bayu Reksa Aji menyoroti proyek mercusuar yang dilaksanakan oleh Pemkot Malang untuk beberapa proyek pembangunan perlu untuk di evaluasi. Seperti halnya pembangunan gedung Islamic Center, terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan under specification atas material yang digunakan, sehingga terdapat kerusakan bangunan yang fatal.

“Seperti kondisi beberapa plafon yang sudah rusak bahkan ambrol,” sebutnya.

Karena itu, F-PKS meminta agar Pemerintah Kota Malang lebih cermat lagi dalam menentukan pengembang, serta pengawasan proyek agar pembangunan dikerjakan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati.

“Karena bagaimanapun jug bangunan-bangunan tersebut diharapkan dapat bertahan hingga puluhan tahun sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” tandasnya.

Tak luput, F-PKS juga menyoroti proyek kampung tematik Kayutangan Heritage yang terkesan tidak terkonsep dengan baik. Seperti penataan lampu yang tidak teratur serta konsep pengembangan yang masih jalan sendiri sendiri menjadi contoh kurangnya baiknya perencanaan tersebut.

“Kami berharap dibentuknya forum komunikasi terpadu dalam pemgembangan kampung tematik Kayutangan Heritage. Sehingga bisa menjadi lebih baik dan menjadi ikon Kota Malang yang dapat menarik wisatawan,” ucapnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, mengatakan, semua fraksi mengkritisi permasalahan-permasalahan klasik yang hingga kini belum diselesaikan Pemkot Malang.

Kerua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika. (Foto: Ist/politikamalang)

“Artinya kita sebut permasalahan klasik, karena dari awal kita menjabat selalu mengulang mengingatkan kesalahan-kesalahan yang sama. Pengisian jabatan lowong, proyek besar yang mangkarak kenapa belum ada penyelesaian hingga sekarang,” tuturnya.

Karena itu DPRD tidak bosan-bosan untuk mengingatkan sesuai dengan kewenangannya.

“Kita tidak punya kewenangan untuk mengeksekusi. Jadi kita hanya bisa mengingatkan,” tandasnya.

Sementara, Wakil Wali Kota Malang, Ir. Sofyan Edi Jarwoko, mengaku menerima apa yang menjadi catatan-catatan strategis dari para fraksi yang merupakan hasil analisa, hasil temuan, pengamatan lapangan di tahun anggaran 2021.

“Pemerintah pasti akan merespon dan menindaklanjuti apa yang menjadi temuan dan masukan dari fraksi DPRD tadi. Semua materi sudah kita terima. masukan-masukan hari ini akan ditindaklanjuti untuk dilaksanakan di tahun anggaran 2022,” tandasnya. (Agus N)

Bagikan :

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

Disarankan

Regional

Pilihan

Informasi

%d blogger menyukai ini: