Politikamalang – Kota Malang, Anggota Komisi VII DPR RI, Ali Ahmad, SH., terus mendorong munculnya wirausaha baru sekaligus mendorong Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk naik kelas. Salah satunya dengan menggandeng Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Wirausaha Baru IKM di Kota Malang.
Disampaikan Gus Ali, saat ini pemerintah sedang konsentrasi penuh kepada peningkatan IKM yang berkualitas. Tentunya hal ini harus ada sinergitas Kemenperin ke daerah yang akan dilanjutkan oleh Disperindag yang berada di bawah atau di daerah.
“Ini penting, karena kalau Kemenperin terus menerus di bawah tidak mungkin. Jadi kemenperin ini membuka program sinergitas dengan mitra komisi VII sebanyak-banyaknya. Setelah dibuka, difasilitasi, maka pemerintah daerah harus proaktif untuk menindak lanjutinya,” ujarnya usai membuka Bimtek Wirausaha Baru IKM di Kota Malang, Senin (21/3/2022).
Sebab jika UMKM di daerah itu kuat, maka produksi atau ekonominya akan menjadi kuat. Tapi kalau dibiarkan hanya begitu-begitu saja, ya pasti akan sulit.
“Karena itu kami sebagai anggota DPR RI memang ingin mempunyai suatu binaan IKM di daerah sampai IKM itu naik kelas. Karena kalau sudah naik kelas dan market place nya sudah masuk di digital, itu sangat luar biasa,” ucapnya.
Selain itu niat dari pelaku wirausaha baru atau IKM ini harus terus dimotivasi bagaimana caranya mereka terus bisa bergerak. Kadang ada kasus, IKM ini sudah bisa bikin batik, tapi kesulitan untuk pemasarannya. Karena itu pemerintah daerah harus ada etalase untuk membranding, menampakkan hasil-hasil dari IKM yang ada di Malang Raya.
“Harapannya akan ada pendampingan terus. Jadi setelah dari Kemenperin, kemudian akan kita sampaikan kepada Disperindag di kabupaten dan kota Malang,” tuturnya.
Terkait perizinan dan pendanaan, lanjut Gus Ali, dirinya sudah bertemu dengan Disperindag Kota Malang, sehingga untuk urusan perizinan dan lain-lain InsyAllah nanti akan dipermudah. Sedangkan untuk permodalan, nanti kalau taman-teman IKM ini sudah mempunyai ijin, sudah dilatih, sudah ada alatnya, ada orderannya, tapi kok tidak punya uang, maka akan dipinjami oleh BRI melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Kalau IKM itu dari 50-500 juta tidak ada jaminan. Yang penting ordernya bagus, produksinya bagus, dan pasarnya nanti saya berharap bisa menembus pasar digital,” tandasnya.
Sementara itu, Direktur IKMA mesin, elektronika dan alat angkut Kemenperin, Ir. Dini Hanggandari, M.Si, mengatakan bahwa kegiatan Bimtek Wirausaha Baru IKM ini merupakan langkah awal, untuk memunculkan wirausaha baru dengan menambahkan skill SDM. Selanjutnya diharapkan, sebagai langkah awal mereka bisa mengurus pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas dari IKM tersebut.
“Berikutnya tentu kita masih ada program-program selanjutnya seperti e-Smart IKM. Tapi semua tergantung peserta dari Bimtek ini. apakah mau berhenti sampai disini saja, atau mau terus melanjutkan untuk berkreasi dan berinovasi berusaha menerapkan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan dari Bimtek ini,” ujarnya.
Selain itu, untuk IKM Kemenperin mempunyai program restrukturisasi. Misalnya IKM ini membeli mesin atau peralatan, itu bisa kami ganti biayanya.
“Kalau peralatan yang dibeli merupakan produk dalam negeri, kita bisa ganti biayanya sebesar 40 persen dari harga. Tapi kalau dia beli mesi peralatan impor, itu kita bisa ganti hanya 25 persen,” pungkasnya.
Sementara itu disebutkan, dalam kegiatan yang berlangsung hingga tanggl 24 Maret 2022 ini diikuti 240 orang peserta. Terbagi menjadi 12 kelompok Bimtek wirausaha usaha baru IKM yaitu Bimtek pengolahan Kopi, pastry, keripik buah, makanan frozen, Batik, kerajinan Bambu, Konveksi fashion, Keramik, perbengkelan roda dua, servis elektronika AC, servis HP dan perbebgkelan las. (Agus N)
