Indonesia Usulkan Tambahan Kuota Fast Track Haji untuk Jatim dan Jateng

Politikamalang
Menko PMK, Muhadjir Effendy. (Foto: Agus N/politikamalang)

Bagikan :

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

Bagikan :

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

PolitikamalangKota Malang, Setelah 2 tahun tidak melaksanakan pemberangkatan jamaah haji akibat pandemi covid-19, tahun ini Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 100.051. Karena itu pemerintah Indonesia langsung mengajukan tambahan layanan fast track (jalur cepat) kepada pemerintah Arab Saudi.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengatakan, dari hasil rapat kabinet terbatas bersama Presiden, disepakati akan mengajukan fast track untuk wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pasalnya jumlah jamaah haji yang akan berangkat dari Jawa Timur dan Jawa Tengah sangat tinggi.

Apalagi di Jawa Timur juga termasuk mereka yang berasal dari NTB, NTT dan Bali itu embarkasinya lewat Jawa Timur.

“Arab Saudi sudah menyetujui fast track, tapi hanya yang emabarkasi dari DKI. Jadi kita mengajukan dua lagi yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah,” ungkap Muhadjir disela kunjungannya di Malang beberapa waktu lalu.

Menurutnya dengan layanan fast track ini akan memudahkan jamaah haji dalam proses pengecekan dokumen keimigrasian, seperti visa dan paspor, karena prosesnya sudah dilaksanakan di bandara asal.

“Karena setelah 2 tahun tidak ada program pemberangkatan haji, persiapannya ribet sekali. Walaupun jumlahnya hanya 100.051 tapi karena sudah 2 tahun tidak memberangkatkan, jadi agak ribet,” akunya.

Sementara itu terkait biaya haji, Muhadjir mengungkapkan bahwa selama ini pemerintah selalu memberikan subsidi. Karena sebetulnya biaya haji mencapai angka 80 juta rupiah

“Jadi sebetulnya masyarakat ini harus berpahaman bahwa pemerintah itu selalu mensubsidi untuk ongkos haji sekitar 80 persen,” sebutnya.

Di sisi lain, Muhadjir mengatakan, biaya haji juga sangat sensitif sekali kalau ada kenaikan-kenaikan. Bahkan sekarang sebetulnya inflasi pun tidak terhitung dengan ongkos haji yang tidak secara periodik ada kenaikan ini. Itu menyebabkan pemerintah juga harus menanggung beban inflasi.

“Yang penting masyarakat harus paham bahwa selama ini pemerintah mensubsidi. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan uang haji ini dipakai untuk membangun infrastuktur,” tegasnya. (Agus N)

Bagikan :

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email

Disarankan

Regional

Pilihan

Informasi

%d blogger menyukai ini: