Melihat perkembangan geopolitik yang terjadi saat ini baik di tingkat nasional maupun secara global, maka Civitas Akademika Universitas Alma Ata Yogyakarta memandang perlu menanggapi sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan intelektual perguruan tinggi. Hal itu disampaikan secara langsung melalui Rektor Universitas Alma Ata Yogyakarta, Prof. Dr. H. Hamam Hadi, MS., Sc.D.,Jum`at (06/03/2026).
Sejalan dengan amanat konstitusi Republik Indonesia yang menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan serta komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia melalui prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Mengawali pernyataannya, Prof. Hamam mengungkapkan saat ini Pemerintah Republik Indonesia harus memiliki sikap yang tegas dalam kaitannya mengenai serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap negara Iran. Menurutnya, ketegangan dalam konflik militer di Timur Tengah saat ini jika dibiarkan berlarut-larut akan menyebabkan ketegangan geopolitik secara global hingga berdampak pada risiko krisis kemanusiaan yang meluas.
“Sebagai negara yang secara konsisten menyuarakan perdamaian dunia dan menolak segala bentuk penjajahan, Indonesia diharapkan menunjukkan kepemimpinan moral dalam diplomasi internasional dengan mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta perlindungan terhadap masyarakat sipil”, ungkapnya.
Prof. Humam menilai saat ini keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian perlu dilakukan secara cermat untuk memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama internasional tetap sejalan dengan amanat konstitusi dan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi fondasi diplomasi Indonesia.
Beliau lalu melanjutkan bahwa keikutsertaan dalam forum internasional tidak boleh menimbulkan persepsi bahwa Indonesia berada dalam konfigurasi geopolitik yang berpotensi mengaburkan posisi moral dan politik Indonesia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.
“Sejak awal kemerdekaannya, Indonesia secara konsisten menunjukkan keberpihakan terhadap perjuangan rakyat Palestina serta menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945”, ujarnya.
Oleh karena itu, setiap kebijakan diplomasi internasional harus tetap menjaga konsistensi sikap tersebut, sehingga Indonesia tetap berdiri sebagai bangsa yang tegas memperjuangkan keadilan, kedaulatan negara, dan hak-hak rakyat Palestina untuk memperoleh kemerdekaan yang sah di mata hukum internasional.
Pemerintah saat ini perlu melakukan peninjauan mengenai Perjanjian Dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat. Pemerintah diharapkan membuka secara transparan substansi dan implikasi dari perjanjian tersebut, terutama terkait potensi dampaknya terhadap kedaulatan ekonomi nasional, perlindungan terhadap industri dalam negeri, serta posisi tawar Indonesia dalam hubungan perdagangan internasional.
Prof. Hamam menjelaskan jika kerja sama perdagangan internasional pada prinsipnya harus dibangun di atas asas kesetaraan, saling menghormati, dan keberpihakan pada kepentingan nasional jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh dan mempertimbangkan perjanjian tersebut apabila terbukti berpotensi melemahkan kemandirian ekonomi nasional atau menempatkan Indonesia dalam posisi yang tidak seimbang dalam hubungan dagang global.
“Hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat tetap penting untuk dijaga, namun harus dilandasi oleh prinsip kemitraan yang adil, transparan, dan saling menguntungkan, sehingga tidak menimbulkan ketergantungan ekonomi maupun tekanan geopolitik yang dapat merugikan kepentingan bangsa Indonesia”, kata Prof. Hamam.
Penerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini juga mendapat sorotan dari Civitas Universitas yang di Kota Yogyakarta ini. Program MBG ini harus tetap mengedepankan pemenuhan standard makanan bergizi terutama bagi anak dari keluarga yang kurang mampu demi meningkatkan kemampuan belajar anak hingga pemenuhan kebutuah gizi yang maksimal di lingkungan pendidikan.
Prof. Hamam menjelaskan, “implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi secara komprehensif oleh pemerintah dengan tujuan utama mendukung pembangunan sumber daya manusia jangka panjang, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan efisiensi anggaran negara, dan mewujudkan tata kelola program yang lebih kredibel”.
Di akhir pernyataannya, Prof. Hamam saat ini juga melihat perkembangan berdirinya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang sedari awal dibentuk sebagai instrumen ekonomi yang berlandaskan kebersamaan, gotong royong, dan keadilan sosial untuk kesejahteraan masyarakat.
Ia lalu mengungkatkap kondisi ekonomi yang masih diwarnai ketimpangan akses terhadap sumber daya dan peluang usaha, penguatan koperasi menjadi penting sebagai sarana memperluas partisipasi ekonomi rakyat, khususnya bagi pelaku UMKM, petani, nelayan, dan pekerja sektor informal.
Karena itu, pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) perlu menempatkan secara nyata prinsip “dari, oleh, dan untuk rakyat”, yakni koperasi dibangun dari kebutuhan masyarakat desa, dikelola secara partisipatif oleh anggotanya, dan manfaat ekonominya kembali untuk kesejahteraan anggota serta komunitas desa. Prinsip ini penting untuk memastikan KDMP tidak sekadar menjadi program administratif, tetapi tumbuh sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berkelanjutan.
“Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat tata kelola koperasi yang sederhana namun akuntabel, meningkatkan kapasitas manajemen, serta memastikan transparansi pengelolaan dan dukungan kebijakan yang berpihak pada ekonomi rakyat, sebagaimana praktik koperasi yang berhasil di berbagai negara yang bertumpu pada partisipasi anggota dan tata kelola yang baik”, pungkas Prof. Hamam. (Aris)
