Politikamalang – Program seragam gratis yang digulirkan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menuai sorotan. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Asmualik, meminta kebijakan tersebut ditinjau ulang karena dinilai belum sepenuhnya meringankan beban orang tua siswa.
Pasalnya, pada pelaksanaan tahun ini, bantuan seragam sekolah diberikan dalam bentuk kain tanpa disertai biaya jahit. Kondisi tersebut dinilai masih membebankan orang tua, terutama bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah.
“Untuk seragam sekolah yang ternyata hanya diberikan berupa kain, sedangkan biaya jahitnya masih dibebankan kepada orang tua siswa, ini saya harap bisa ditinjau ulang. Jangan sampai seolah-olah pemerintah sudah melakukan sesuatu, tetapi beban di orang tua tetap sama,” ujar Asmualik.
Ia menegaskan, program bantuan pendidikan seharusnya mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, kebijakan yang tidak menyentuh kebutuhan utama justru berpotensi mengurangi efektivitas program itu sendiri.
Asmualik juga mendorong Dinas Pendidikan Kota Malang agar lebih cermat dalam mengelola anggaran. Terlebih, kondisi keuangan daerah saat ini mengalami tekanan akibat menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat.
“Harapannya ini menjadi perhatian Dinas Pendidikan agar dana yang digelontorkan benar-benar efektif dan efisien. Apalagi saat ini dana transfer daerah menurun, sehingga program pendidikan harus benar-benar maksimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Malang,” tegasnya.
Ia menambahkan, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar setiap program yang dijalankan tidak hanya bersifat simbolis, melainkan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya siswa dan orang tua.
