Politikamalang – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mulai mempersiapkan pelaksanaan Program Digitalisasi Bantuan Sosial melalui Aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos). Program ini disosialisasikan kepada sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Puskesos, hingga organisasi masyarakat (ormas) di Ngalam Command Center, Selasa (19/5/2026).
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang, Ir. Dahliana Lusi Ratnasari, MM. mengatakan, masyarakat yang ingin mengakses aplikasi Perlinsos secara mandiri wajib memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD).
“Untuk masuk ke aplikasi Perlinsos wajib menggunakan IKD. Karena itu kami bergerak lebih awal melakukan aktivasi IKD kepada para agen yang ditunjuk,” ujarnya.
Agen yang dimaksud meliputi RT, RW, pendamping PKH, Puskesos, perangkat kelurahan, hingga tokoh masyarakat dari organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
Menurut Lusi, masyarakat yang tidak memiliki telepon genggam tetap bisa mendaftar bantuan sosial melalui agen tersebut. Nantinya proses pendaftaran tetap dilengkapi dengan verifikasi wajah untuk memastikan penerima bantuan benar-benar sesuai identitas.
“Tujuan Perlinsos ini agar bantuan sosial lebih tepat sasaran. Selama ini masih ada data yang dinilai belum akurat,” katanya.
Ia menjelaskan, sistem Perlinsos akan terintegrasi dengan berbagai lembaga dan instansi, seperti Samsat, Badan Pertanahan Nasional (BPN), perbankan, hingga Badan Kepegawaian Negara (BKN). Integrasi tersebut memungkinkan pemerintah melakukan validasi kondisi ekonomi masyarakat melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Kalau ada ASN atau masyarakat dengan kondisi ekonomi tertentu, nantinya akan langsung terdata melalui integrasi tersebut,” jelasnya.
Selain mendukung akurasi data bantuan sosial, program ini juga menjadi bagian dari percepatan target aktivasi IKD di Kota Malang.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito W., S.STP., M.Si., mengatakan Perlinsos merupakan program dari Komite Percepatan Digitalisasi Pemerintah dan saat ini masih dalam tahap proyek percontohan.
“Jadi ada beberapa daerah yang menjadi percontohan, yang sudah terlaksana itu di Banyuwangi. Kemudian kita termasuk tiga kabupaten kota yang juga ditunjuk. Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Majokerto,” ujarnya.
Donny menjelaskan, ke depan aplikasi Perlinsos diharapkan dapat terintegrasi dengan sistem milik Kementerian Sosial seperti Cek Bansos dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
Dengan integrasi tersebut, data penerima bantuan sosial diharapkan menjadi lebih valid dan transparan.
Dalam implementasinya, para agen Perlinsos diwajibkan memiliki IKD. Agen tersebut nantinya bertugas melakukan pendataan masyarakat, khususnya yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Kalau masyarakat tidak punya gadget, maka akan dibantu agen-agen ini. Semua RT/RW, perangkat kelurahan, hingga kecamatan juga dilibatkan,” katanya.
Donny menambahkan, sistem Perlinsos nantinya akan melakukan penyaringan data secara otomatis dengan dukungan sejumlah instansi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PLN, hingga sektor perbankan.
Pada tahap awal, program ini menyasar penerima PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Di Kota Malang sendiri, jumlah penerima PKH dan BPNT tercatat sekitar 34 ribu jiwa yang berada pada desil 1 dan 2.
Meski demikian, Donny berharap jumlah penerima bantuan sosial justru dapat berkurang setelah sistem digitalisasi berjalan optimal.
“Harapannya bukan bertambah, tetapi bisa berkurang karena data semakin valid. Misalnya ada masyarakat yang sebenarnya sudah mampu tetapi masih menerima bantuan,” ujarnya.
Ia menyebut, sejumlah indikator yang memengaruhi kelayakan penerima bantuan sosial antara lain kepemilikan tabungan, pinjaman bank, kredit kendaraan bermotor, hingga daya listrik rumah tangga.
“Kalau memiliki pinjaman bank di atas batas tertentu, tabungan besar, atau daya listrik di atas ketentuan, nantinya bisa terdeteksi otomatis,” katanya.
Menurut Donny, selama periode 2012 hingga saat ini, Pemkot Malang telah berhasil melakukan graduasi terhadap hampir 10 ribu penerima bantuan sosial. Hal itu turut berdampak pada penurunan angka kemiskinan di Kota Malang.
“Angka kemiskinan Kota Malang sekarang turun menjadi sekitar 3,87 persen. Itu menunjukkan penerima bantuan yang berhasil graduasi juga semakin banyak,” pungkasnya.
