SURABAYA
Politikamalang.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M., dalam Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (4/8/2026), mulai pagi hingga malam.
Rapat koordinasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut diikuti oleh para kepala daerah, ketua DPRD, sekretaris daerah, inspektur, serta kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kabupaten/kota se-Jawa Timur dan Provinsi Bali.
Forum ini sekaligus menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi dalam membangun budaya integritas sekaligus mendorong langkah-langkah pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Bupati Malang tampak hadir bersama Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi, S.Sos., Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Dr. Ir. Budiar, M.Si., Inspektur Kabupaten Malang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), serta jajaran perangkat daerah terkait.
Kehadiran jajaran Pemerintah Kabupaten Malang merupakan bentuk nyata dukungan terhadap upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, profesional, transparan, dan akuntabel.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aryanto Wibowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, serta para bupati, wali kota, pimpinan DPRD, dan jajaran organisasi perangkat daerah dari Jawa Timur dan Bali.
Dalam sambutannya, Tito Karnavian menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam memperkuat integritas serta mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Menurutnya, pembinaan terhadap kepala daerah perlu terus dilakukan sebagai upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik, menyusul masih adanya sejumlah kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi maupun operasi tangkap tangan (OTT).
Mendagri menjelaskan bahwa Jawa Timur dan Bali menjadi klaster kedua dalam rangkaian kegiatan nasional penguatan integritas yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Melalui kegiatan tersebut, seluruh kepala daerah diharapkan semakin memperkuat integritas pribadi maupun kelembagaan, membangun sistem pengawasan yang efektif, serta menjaga penyelenggaraan pemerintahan agar tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Sementara itu, Setyo Budiyanto menegaskan bahwa rapat koordinasi ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi momentum evaluasi bagi seluruh kepala daerah dalam memperkuat reformasi birokrasi dan memastikan setiap kebijakan, penggunaan anggaran, maupun pelaksanaan program pembangunan berjalan secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Deputi BPKP Aryanto Wibowo menyampaikan pentingnya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, serta optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Pemerintah daerah juga didorong menyusun perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif, efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada prioritas pembangunan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Selain penyampaian materi dari Kementerian Dalam Negeri, KPK, dan BPKP, forum ini juga membahas strategi pencegahan korupsi berbasis pemetaan risiko pada sektor-sektor strategis pemerintahan daerah, penguatan pengendalian intern, manajemen risiko, serta tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Seluruh materi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pencegahan korupsi secara komprehensif di lingkungan pemerintah daerah.
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Malang dalam forum strategis tersebut merupakan wujud komitmen untuk terus memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat pengawasan internal, serta membangun budaya integritas di seluruh perangkat daerah.
Melalui sinergi bersama pemerintah pusat, KPK, BPKP, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen menghadirkan pemerintahan yang profesional, bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi guna mendukung percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang.
