Politikamalang – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita meminta masyarakat untuk segera melapor jika terjadi kelangkaan LPG 3kg. Utamanya menjelang bulan Ramadan.
Karena itu pemantau ketersediaan LPG 3 kg harus terus dilakukan, meskipun saat ini pendistribusinya sudah kembali berjalan normal.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita didampingi Komisi B DPRD Kota Malang, usai melakukan sidak di PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Malang Regional Jatimbalinus, Jumat (14/2/2025).
Disampaikan Amithya, beberapa waktu yang lalu pihaknya mendapati temuan di Kecamatan Kedungkandang sempat terjadi kelangkaan LPG 3 Kg. Di pangkalan sempat kosong, kemudian di pengecer juga sulit.
Tapi itu hanya berlangsung 2-3 hari ketika gaduh-gaduh di awal. Selanjutnya sampai hari ini koordinasi berlangsung sudah lancar kembali. Tidak ada yang kemudian terkendala.
“Sedangkan di empat kecamatan lainnya relatif stabil. Hanya satu kecamatan yang kemarin menjadi temuan kami, khususnya di Kedungkandang agak sulit. Tapi sekarang sudah lancar kembali,” ujarnya.
Namun demikian, menurut Amithya, pemantauan harus tetap dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok LPG 3kg, utamanya menjelang bulan Ramadan.
“Jelang Ramadan kita semua bersama-sama akan memastikan bahwa stoknya cukup. Jadi ya harus tetap selalu dilakukan pengawasan dengan banyak turun ke bawah. Dan segera melaporkan apabila ada satu atau dua lokasi yang sekiranya sudah mulai sulit untuk mendapatkan LPG 3 kg,” ujarnya.
Disebutkan, kelangkaan stok hingga penyaluran yang sempat tidak tepat sasaran, ini memang menjadi sorotan para wakil rakyat. Karena itu, Amithya mendorong perlunya peraturan daerah (Perda) untuk bisa mengatur langsung penyaluran yang tepat sasaran.
“Tadi juga di contohkan ada Perda. Nah ini kita highlight, hasil dari fenomena kemarin. Kita lihat krusial atau tidak,” katanya.
Lebih lanjut Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji menilai, regulasi untuk pemberian sanksi bagi penyaluran yang tidak tepat sasaran dan segala macam memang belum kuat. Karena itu hal ini akan menjadi highlight bagi Dewan dan akan mencoba belajar ke beberapa tempat yang sudah memiliki perda. Plus minusnya seperti apa.
“Karena namanya LPG 3 kg itu sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Artinya jangan sampai perda ini malah menjadi boomerang atau menjadi keresahan di tengah masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Sales Branch Manager Depo Pertamina Malang, Choerul Anwar memastikan bahwa penyaluran dan penambahan 4 persen ketersediaan LPG 3kg jelang Ramadan ini tetap normal dan aman.
Namun, diakuinya memang Perda ini cukup penting untuk memantau langsung ketersediaan dan penyaluran agar tepat sasaran.
“Memang kekuatan hukum belum kuat untuk mendorong penyaluran yang tepat sasaran. Jadi memang penting,” ungkapnya.
Pertamina yang hanya melakukan penyaluran ini, berharap agar pemerintah bisa membantu melakukan pengawasan lebih intens agar tak terjadi fenomena yang merugikan banyak orang.
“Jadi kami tidak bisa memaksakan gimana, karena belum ada regulasi yang kuat. Sehingga, pemerintah harus punya peran disini,” pungkasnya.
Usai melakukan sidak di PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Malang Regional Jatimbalinus. DPRD Kota Malang juga mendatangi Agen LPG 3 kg PT. Ilham Berkah Jaya untuk melihat ketersediaan LPG 3 kg. (Adv)
