Politikamalang – Sejumlah Satgas Anti Politik Uang dan Kecurangan Pilkada telah terbentuk di sejumlah RT jelang hari pencoblosan Pilkada Kota Malang. Untuk merespon keresahan masyarakat terkait banyaknya isu praktek politik uang yang beredar di tengah masyarakat.
Sekaligus menindaklanjuti instruksi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasanuddin Wahid untuk membentuk Satgas Anti Politik Uang sebanyak-banyaknya.
Ketua Satgas, Arief Wahyudi mengatakan, pelanggaran sebenarnya telah terjadi sejak Pra kampanye hingga pada saat kampanye. Yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon.
Bahkan beredar isu adanya money politics, bagi-bagi sembako dan pelanggaran Pilkada lainnya oleh salah satu Paslon.
“Semua dokumentasi pelanggaran paslon kami punya, bahkan bukti fisik juga ada. Tim hukum kami terus mengolah itu, yang nantinya akan menjadi satu gerakan hukum tersendiri,” ungkap Arief saat ditemui usai pembentukan Satgas anti politik uang di Klojen, Sabtu malam (23/11/2024).
Dikatakan Arief, anggota Satgas ini tidak harus timses. Mereka merupakan masyarakat umum yang ingin demokrasi di Kota Malang bisa berjalan dengan baik.
“Hari ini di Klojen Satgasnya ada di masing-masing RT. Tinggal Kecamatan lain supaya melakukan hal yang sama, karena biasanya money politics itu adanya di masa tenang,” sebutnya.
Tugas Satgas ini nantinya adalah untuk mencegah ketika tau kalau ada masuk money politic di wilayah dan RT masing-masing.
“Dicegah, kalau tidak bisa dicegah, ambil tindakan, difoto dan laporkan. Tim hukum kami siap untuk memproses,” ucap pria yang juga menjabat sebagai Anggota F-PKB DPRD Kota Malang ini.
Arief berharap Satgas ini efektif untuk membendung adanya politik uang dan pelanggaran Pilkada.
“Kita bukan mencari kemenangan, siapapun yang menang tidak apa-apa. Tapi demokrasi ini harus berjalan dengan sehat,” pungkasnya.
Sementara itu, Calon Wakil Wali Kota Malang nomer urut 3, Dimyati Hidayatulloh mengapresiasi terbentuknya Satgas anti politik uang. Menurutnya, terbentuknya Satgas tersebut merupakan salah satu bentuk kesadaran masyarakat dalam menjaga jalannya demokrasi.
“Satgas ini wujud nyata akhirnya masyarakat sadar. Karena kalau kondisi ini dibiarkan akan merusak demokrasi,” ungkapnya.
“Terlebih, semakin dekat dengan hari pencoblosan eskalasi politik uang semakin tinggi. Sehingga sampai terdengar oleh DPP, akhirnya Sekjen PKB langsung menginstruksikan semua tim dari PKB untuk membuat satgas,” tandasnya.
