Politikamalang – Hari ke dua serap aspirasi Anggota DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi mengundang pekerja informal. Mulai dari tukang parkir hingga Pedagang Kaki Lima (PKL), bertempat di Pasar Bareng, Rabu (19/2/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Arief Wahyudi mengatakan, tukang parkir dan PKL kerap dijadikan kambing hitam kesemrawutan suatu kota. Hal ini sebenarnya bisa dihindari jika mereka diberikan pembinaan dan pelatihan.
“Untuk PKL, saya sudah minta bahwa pekerja informal ini harus mendapatkan pembinaan yang lebih kuat dari pemerintah Kota Malang,” ujarnya.
“Sedangkan juru parkir harus mendapatkan pendidikan atau minimal pelatihan terkait bagaimana cara menata kendaraan dengan baik dan benar,” imbuhnya.
Bahkan lanjut Arief, para tukang parkir yang ia temui ingin agar setoran parkir ke pemerintah Kota Malang bisa disetorkan melalui aplikasi. Hal ini untuk menghindari “kebocoran”, yang selama ini selalu dialamatkan kepad mereka.
” Usulan dari teman-teman parkir mereka berani setor ke pemerintah Kota melalui aplikasi. Sehingga yang selama ini tersampaikan bahwa setoran juru parkir yang dianggap nakal ini bisa terhindari,” ucapnya.
Menurut Arief ini ide bagus, setoran jangan memakai uang tunai tapi melalui aplikasi. Dan usulan ini nantinya akan disampaikan dan dibahas di Komisi C DPRD Kota Malang bersama Dinas Perhubungan (Dishub) sebagai mitra.
“Walaupun secara parkir masyarakat masih menggunakan uang tunai tidak apa-apa. Tapi setor nya ke atas itu jangan pakai uang tunai,” pungkasnya.
