Politikamalang – Kota Malang, Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, menggelar rapat kerja dengan Perumda Tugu Tirta dan Perum Jasa Tirta (PJT) 1. Terkait progres pembangunan Water Treatment Plant (WTP) di Kota Malang, Senin (12/6/2023).
Ketua Komisi B, Trio Agus Purwono menjelaskan, pihaknya sengaja mengundang Perumda Tugu Tirta dan PJT 1. Untuk mengetahui terkait perjanjian kerjasamanya dan progres pembangunan WTPnya seperti apa.
Pasalnya beberapa waktu yang lalu Komisi B sempat mendatangi lokasi pembangunan WTP. Namun belum terlihat progres apapun.
Tapi akhirnya kita tau, kalau dari sisi-sisi PKSnya memang tadi sudah disampaikan skemanya. Jadi ada Build Operate Transfer (BOT) selama 20 tahun.
“Jadi selama 20 tahun akan miliknya Perumda. Kalau harga memang dijual Rp 1.600 per meter kubik. Kemudian juga sistemnya sudah diatur. Jadi skemanya, di tahun ini bisa 200 liter persecond (lps), kemudian tahun depan naik menjadi 300 lps, sampai di tahun 2027 itu 500 lps,” jelasnya, usai rapat kerja.
Selain itu, ia juga ingin mengejar seperti yang disampaikan, bahwa Agustus harus sudah launching. Sehingga pihaknya mempertanyakan bagaimana mekanisme pembangunannya.
Ternyata memang kebanyakan sistemnya adalah rakit. Jadi dipabrikasi, tapi kemudian dirakit di lokasi.
“Makanya kita optimis, asal nanti perizinannya bisa clear dan cepat. Karena tadi disampaikan juga, membutuhkan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dan sebagainya, itu bisa beres di Juni ini. Sehingga, Agustus itu bisa soft launching untuk 100 lps dan Desember bisa 200 lps,” tuturnya.
Berikutnya, PDAM juga harus menyiapkan pipa interkoneksinya. Jadi mulai dari keluarannya itu sampai masuk ke jaringan pipanya PDAM. Itu nilai investasi 12 milyar.
“Kita harap juga segera jadi. Sehingga ketika WTP ini jadi, berarti pipa interkoneksi harus bisa jadi juga, agar bisa masuk ke pipa induknya PDAM,” ucapnya.
Hal ini diharapkan benar-benar bisa dikawal ketat. Karena air di Malang masih menjadi masalah.
“Paling tidak kita sudah sepakat nanti sebulan lagi kita akan ada koordinasi lagi. Kita akan melakukan pengecekan,” sebutnya.
“Karena diharapkan hal ini bisa mengatasi permasalahan air supaya tidak bergantung ke Sumber Pitu yang pipanya gampang jebol,” tandasnya.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Jasa Tirta, Fahmi Hidayat mengaku, sebenarnya pembangunan WTP tidak molor dan masih sesuai jadwal. Hanya saja masih ada beberapa perizinan yang sedang diupayakan terkait dengan izin Amdal, kemudian izin penggunaan sumber daya air.
“Dan ini kita akan upayakan sehingga izin-izin ini juga bisa selesai cepat. Sehingga proses konstruksi nanti tidak terkendala dengan izin yang belum ada,” ucapnya.
Dari sisi pertimbangan teknis nanti Jasa Tirta Satu yang akan mengeluarkan. Kemudian rekomendasi teknis dari Balai Besar Wilayah Sungai Berantas. Dan nanti selanjutnya izin akan dikeluarkan dari kementerian PUPR.
“InsyaAllah nanti dalam satu bulan ini kita akan percepat. Karena harapan kita nanti progres ini bisa sesuai dengan jadwal. Jadi nanti kita upayakan bisa mempercepat ini dari Kementerian PUPR izin ini bisa segera turun,” ungkapnya.
Menurutnya, pembangunan WTP kalau sesuai jadwal tadi sampai awal Desember sudah selesai untuk tahap satu 200 lps.
“Dan kita harapkan nanti soft opening untuk yang 100 lps, diupayakan pada 17 Agustus itu bisa direalisasikan. Jadi target tersebut masih bisa dikejar,” pungkasnya.
