POLITIKAMALANG.COM, – Fraksi NasDem–PSI DPRD Kota Malang menyampaikan 17 catatan terhadap Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2026.
Pandangan fraksi disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Selasa (18/8/2026), oleh anggota DPRD Kota Malang Donny Victorius.
Salah satu sorotan utama adalah SiLPA APBD 2025 yang mencapai Rp303 miliar atau sekitar 11,9 persen dari APBD.
Fraksi menilai besarnya SiLPA menunjukkan perlunya perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Fraksi juga menyoroti realisasi anggaran Semester I 2026 yang baru mencapai 18,58 persen, sementara kinerja program berada di angka 26,37 persen.
Pemkot diminta mempercepat pelaksanaan program agar tidak kembali menghasilkan SiLPA tinggi.Selain itu, kenaikan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Rp5 miliar menjadi Rp50 miliar atau sekitar 800 persen juga menjadi perhatian.
Fraksi meminta penggunaan anggaran tersebut dilakukan secara terukur dan transparan.
Di sektor pendapatan, Pemkot Malang didorong meningkatkan PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi serta memperkuat digitalisasi sistem pendapatan daerah.
Fraksi NasDem–PSI juga menyoroti persoalan penyerahan PSU perumahan.
Dari lebih dari 600 perumahan di Kota Malang, disebut baru 17 yang menyerahkan PSU secara fisik kepada pemerintah daerah.
Polemik Jalan GriyashantaPersoalan lain yang mendapat sorotan adalah penutupan akses jalan di kawasan Griyashanta RW 12, Candi Panggung.
Fraksi NasDem–PSI meminta Pemkot Malang bersikap tegas dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Pemerintah dinilai perlu memastikan akses jalan umum tidak ditutup secara sepihak dan mencegah munculnya konflik horizontal.
Selain itu, fraksi meminta Pemkot memperbaiki koordinasi antar-OPD, mempercepat pengisian jabatan kosong berdasarkan prinsip meritokrasi, serta melakukan validasi data penerima program UHC yang memiliki anggaran sekitar Rp172 miliar.
Dalam bidang transportasi, Fraksi NasDem–PSI mendorong integrasi angkutan kota dengan Trans Jatim, angkutan pelajar, feeder, serta penataan trayek.
Fraksi berharap 17 catatan tersebut dapat ditindaklanjuti Pemkot Malang agar APBD Perubahan 2026 benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Kota Malang yang “Mbois dan Berkelas”.
