Politikamalang — Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Jawa Timur, Makhrus Sholeh, menargetkan nol kesalahan (zero error) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komitmen tersebut disampaikan usai pelantikan DPW GAPEMBI Jatim di Grand Mercure Mirama Malang, Kamis (9/4/2026).
Makhrus menegaskan, pihaknya akan memperkuat kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan program berjalan tepat sasaran.
“Kami akan memastikan penerima manfaat benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Targetnya zero kesalahan di lapangan,” ujarnya.
Selain itu, GAPEMBI juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap petunjuk teknis (juknis) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam operasional dapur MBG. “Karyawan dapur harus menjalankan program sesuai juknis dan SOP dari BGN,” katanya.
Ia menambahkan, pihaknya juga akan mendorong adanya kepastian sistem, terutama bagi para mitra yang telah berinvestasi hingga sekitar Rp2 miliar untuk setiap dapur. Menurutnya, kepastian ini penting agar tidak terjadi kerugian akibat kebijakan mendadak.
Makhrus menyoroti persoalan penghentian sementara (suspend) operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tanpa pemberitahuan yang jelas.
“Kami tidak ingin ada penghentian mendadak tanpa pemberitahuan. Ini merugikan mitra, apalagi jika biaya sewa yang sudah disepakati tidak dibayarkan,” tegasnya.
Ia menyebut, jumlah SPPG yang sempat dihentikan di Jawa Timur tidak mencapai ratusan, melainkan hanya puluhan titik. Meski demikian, dampaknya cukup dirasakan, terutama oleh sekolah-sekolah yang tidak menerima distribusi MBG.
“Ketika distribusi berhenti, sekolah mempertanyakan karena biasanya menerima, tiba-tiba tidak. Anak-anak juga ikut bertanya,” ungkapnya.
GAPEMBI Jatim, lanjut Makhrus, telah berkoordinasi dengan para koordinator wilayah untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Ia memastikan, kendala yang ada kini tengah dipercepat penyelesaiannya agar distribusi MBG dapat kembali normal.
Ke depan, DPW GAPEMBI Jatim juga akan membentuk kepengurusan di tingkat kabupaten/kota guna memperluas jangkauan program hingga ke daerah.
“Kami minta seluruh anggota menjalankan program sesuai SOP dan juknis dari BGN, agar tidak terjadi kelalaian yang berdampak pada masyarakat,” pungkasnya.
